Komisi VIII Setujui Pagu Anggaran BNPB Tahun 2020

16-09-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto : Mentari/mr

 

Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahuan 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 700,646 miliar. Persetujuan ini dicapai dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2020.

 

”Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran tahun 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp 700,646 miliar,” ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB, di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

 

Dengan alokasi anggaran untuk program dukungan dan manajemen pelaksaanaan teknis lainnya sebesar Rp 213,608 miliar, Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB sebesar Rp 8,924 miliar, serta program penanggulangan bencana sebesar Rp 478,113 miliar.

 

Komisi VIII juga dapat menerima usulan tambahan anggaran BNPB sebesar Rp 689,761 yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar Rp 55,879 miliar, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB Rp 11,213 miliar, dan untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp 622,669 miliar.

 

Selain itu Komisi VIII DPR RI juga mendesak Kepala BNPB agar dalam penyusunan RKA/KL Tahun 2020 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti usulan Anggota DPR RI diantaranya meningkatkan program sosialisasi, edukasi, simulasi terkait kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kearifan lokal.

 

Komisi VIII mendesak BNPB untuk dapat menggunakan dana siap pakai sesuai dengan peraturan dan pemanfaatan yang tepat dan efisien. Meningkatkan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang telah digunakan untuk efisieni anggaran, dan mendesak BNPB untuk mempercepat respon dalam proses revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (mr/es)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...